Kaltim, tv Intelijen News com - Aliansi perjuangan masyarakat Kaltim paksa gubernur mundur
Massa yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur (APMKT) kembali turun ke jalan dan mengepung Kantor Gubernur Kaltim usai menggelar aksi sebelumnya di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.
Dalam aksi yang berlangsung sekitar pukul 13.00 WITA itu, massa membawa tuntutan keras: mendesak Rudi Masud untuk segera mundur dari jabatannya atau menyetujui hak angket yang disebut telah ditandatangani sejumlah pihak di DPRD Kalimantan Timur.
Orasi demi orasi bergema di depan kantor gubernur. Massa menilai situasi politik dan pemerintahan di Kalimantan Timur sudah tidak bisa lagi dibiarkan tanpa kejelasan. Mereka menuntut transparansi, akuntabilitas, dan keberanian politik dari orang nomor satu di Kaltim tersebut.
“Kami tidak datang untuk basa-basi. Rakyat butuh kepastian. Kalau gubernur merasa masih layak memimpin, buktikan dengan membuka jalan hak angket. Kalau tidak, mundur adalah pilihan terhormat,” teriak salah satu orator aksi disambut sorakan massa.
Desakan terhadap hak angket menjadi sorotan utama dalam demonstrasi tersebut. Hak angket sendiri merupakan instrumen politik DPRD untuk menyelidiki kebijakan pemerintah yang dianggap bermasalah, strategis, dan berdampak luas terhadap masyarakat. APMKT menilai langkah itu penting agar publik mendapatkan penjelasan terang atas berbagai isu yang berkembang di Kalimantan Timur.
Perpindahan titik aksi dari Kejaksaan Tinggi ke Kantor Gubernur menunjukkan eskalasi tekanan yang mulai diarahkan langsung ke pusat pemerintahan provinsi. Massa tampak ingin mengirim pesan bahwa tuntutan mereka bukan sekadar simbolik, tetapi bentuk ultimatum politik terbuka.
Meski aksi berlangsung dengan pengawalan ketat aparat kepolisian dan Satpol PP, situasi di lapangan tetap terkendali. Namun atmosfer demonstrasi terlihat tegang ketika massa beberapa kali meneriakkan seruan “hak angket atau mundur” di depan pagar kantor gubernur.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun pihak DPRD terkait tuntutan yang disuarakan APMKT.
Sementara itu, aliansi memastikan mereka akan terus mengawal isu ini dan membuka kemungkinan aksi lanjutan bila tuntutan mereka tidak direspons.
Dinamika politik di Kalimantan Timur kini memasuki babak baru. Tekanan jalanan mulai bersinggungan langsung dengan manuver politik parlemen, menjadikan isu hak angket terhadap pemerintahan Rudi Masud sebagai perhatian publik yang kian memanas.
(Hendra Sitorus)
Posting Komentar